(Grup BPN) BACA SELENGKAPNYA⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️🇮🇩✍️✍️✍️💯
Gowa, Bentarapatrolinusantara.com- 21 Februari 2026 — Dewan Pimpinan Daerah INAKOR Gowa menyampaikan evaluasi menyeluruh dan kritis terhadap satu tahun pertama kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam periode pemerintahan yang mengusung narasi “HATI DAMAI”. INAKOR menilai bahwa hingga memasuki tahun pertama, arah pembangunan daerah belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan birokrasi.
Ketua DPD INAKOR Gowa, Asywar, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab moral organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Pendidikan: Kebijakan Strategis yang Dikelola Tanpa KepastianINAKOR Gowa menilai sektor pendidikan justru menjadi titik lemah paling krusial dalam satu tahun kepemimpinan daerah. Polemik pencabutan beasiswa S3 yang diduga dipengaruhi faktor non-akademik telah memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola kebijakan pendidikan di Kabupaten Gowa.
Menurut INAKOR, kebijakan pendidikan seharusnya disusun berdasarkan pertimbangan akademik, kebutuhan daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang, bukan berdasarkan relasi kekuasaan atau persoalan personal. Kasus ini dinilai mencederai prinsip keadilan serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
“Beasiswa bukan hadiah politik dan bukan pula alat kontrol kekuasaan. Ia adalah investasi jangka panjang daerah. Jika kebijakan pendidikan bisa berubah karena faktor non-akademik, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan Kabupaten Gowa,” tegas Asywar.
INAKOR Gowa mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan mekanisme pemberian, evaluasi, hingga pencabutan beasiswa agar tidak menimbulkan kesan adanya praktik sewenang-wenang dalam dunia pendidikan.
Infrastruktur: Retorika Pembangunan Tidak Sejalan dengan Fakta Lapangan
Di sektor infrastruktur, INAKOR Gowa menilai terdapat jurang yang lebar antara narasi pembangunan pemerintah daerah dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Salah satu contoh konkret adalah kondisi jalan poros di Desa Bontotanga, Kecamatan Bontolempangan, yang hingga kini mengalami kerusakan parah dan dibiarkan tanpa penanganan serius.
Jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat. Namun kondisi aspal yang hancur, lubang besar, serta genangan air setiap musim hujan justru membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ironisnya, akses ini setiap hari dilalui oleh anak-anak sekolah.
Menurut Asywar, pembiaran terhadap infrastruktur dasar yang rusak menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan.
“Pemerintah tidak bisa terus berbicara soal pembangunan jika akses dasar rakyat dibiarkan rusak bertahun-tahun. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan keadilan dan keberpihakan,” ujarnya.
INAKOR Gowa menilai pemerintah daerah lebih sibuk menampilkan proyek-proyek simbolik ketimbang menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat mendesak.
Birokrasi: Pelayanan Publik Belum Berwajah Kemanusiaan
Dalam aspek birokrasi, INAKOR Gowa juga menyoroti kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gowa yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan warga. Sorotan ini menguat setelah adanya peristiwa meninggalnya seorang warga lanjut usia yang diduga setelah antre panjang dalam mengurus administrasi di Mal Pelayanan Publik Gowa.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai cerminan lemahnya sistem pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. INAKOR menilai bahwa birokrasi seharusnya hadir untuk mempermudah urusan rakyat, bukan justru menjadi beban yang berisiko terhadap keselamatan warga.
“Jika pelayanan publik sampai menyebabkan hilangnya nyawa warga, maka ini adalah kegagalan serius sistem birokrasi yang harus dievaluasi secara total,” tegas Asywar.
INAKOR Gowa menilai reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung atau slogan pelayanan prima, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang cepat, ramah, transparan, dan berorientasi pada perlindungan warga.
